Minimnya Informasi Mendorong KPU Membentuk Relawan Demokrasi Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
Pemilih dengan berkebutuhan khusus merupakan pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.
Berdasarkan data yang dirilis hingga Mei 2018 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) mencapai 242.903 orang. Tentunya saja ini merupakan angka yang besar dan mereka merupakan pemilik suara yang juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.
Contoh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat, dan sebagainya.
Di Kabupaten Tegal sendiri Relawan Demokrasi untuk Pemilih Basis Berkebutuhan Khusus tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan nomor: 29/PP.08-Pu/3328/KPU-Kab/I/2019 terdiri dari Indira Afandi, Chaerudin Abdul F., Nur Afifatul, dan Ahmad Faodilla.
Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.
Berdasarkan data yang dirilis hingga Mei 2018 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) mencapai 242.903 orang. Tentunya saja ini merupakan angka yang besar dan mereka merupakan pemilik suara yang juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.
Contoh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat, dan sebagainya.
Di Kabupaten Tegal sendiri Relawan Demokrasi untuk Pemilih Basis Berkebutuhan Khusus tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan nomor: 29/PP.08-Pu/3328/KPU-Kab/I/2019 terdiri dari Indira Afandi, Chaerudin Abdul F., Nur Afifatul, dan Ahmad Faodilla.
Posting Komentar untuk "Minimnya Informasi Mendorong KPU Membentuk Relawan Demokrasi Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus"